FGD, Sinergisitas Panwas dan Petinggi Tolak Money Politic

Jepara (20/12) - Panwaslu Kabupaten Jepara mengadakan Focus Group Discussion (FGD)  pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 serta Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD Kabupaten, dan Presiden Tahun 2019 di Palm Beach Resort, Bandengan, Jepara.

Peserta yang diundang adalah para Kepala Desa (Petinggi) dan ketua Panwaslu kecamatan di zona Jepara Utara (Keling, Donorojo, Kembang, Pakis Aji, Bangsri, dan Mlonggo)
Hadir pula dalam acara tersebut, Bpk. Dr. M. Saekan Muchith (Akademisi-Dosen STAIN Kudus) dan Sujiantoko, S.Hi., MM. sebagai narasumber.

Kegiatan yang berlangsung mulai pk. 09.00 - 13.00 WIB itu membahas peran penting petinggi dalam menyukseskan pemilu. Hal itu sesuai dengan penyampaian ketua Panwaslu Kabupaten Jepara, Arifin, S.Ag.,M.Si. dalam sambutannya.
"FGD merupakan forum diskusi sebagai koordinasi berkesinambungan antara Panwas, petingggi, dan pihak terkait untuk menyukseskan Pilgub-Pilpres, karena peranan petinggi mutlak dibutuhkan (kebijakannya) termasuk melarang praktik money politic yang mungkin banyak ditentang masyarakat karena sudah membudaya, tetapi kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi (kecurangan dan pelanggaran akan berhenti)" Kata Arifin.

FGD ini terasa hangat dan menarik meskipun cuaca kurang mendukung (hujan), dengan pemaparan para narasumber yang memberikan materi secara komprehensif. Dr.M.Saekan Muchith, selaku pemateri pertama memaparkan tentang pemilu partisipatif dalam perspektif sosial budaya.
Dipaparkan juga oleh narasumber kedua, Sujiantoko, S.Hi., MM. mengenai regulasi pemilu serta sosialisasi tugas dan wewenang Panwas sebagai pengetahuan dan pemahaman bersama agar nantinya saling bekerjasama  untuk kesuksesan pemilu minimal di lingkup masyarakat masing-masing.

Pesan narasumber dalam FGD tersebut adalah terus jalin koordinasi dengan para Tokoh Agama dan seluruh stake holder terkait untuk pengawasan partisipatif sebagai upaya penyadaran masyarakat untuk meminimalisasi terjadinya politik uang atau money politic dan pelanggaran pemilu lainnya.