Bawaslu Gelar Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu

Jepara (14/2) – Bawaslu Jepara menggelar Siaga Pengawasan Pemilu 2024 bertajuk Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum 2024 di halaman sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara, Jl. KH. Fauzan No.15 Saripan, Jepara pada Selasa sore.

Rangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan agar mempersiapkan jajaran pengawas dan stakeholder yang diundang memiliki tekad bulat dalam menjadikan Pemilu 2024 damai dan berintegritas.

Pada acara tersebut, launching komunitas digital pengawasan partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” serta posko Kawal Hak Pilih juga diresmikan.

Acara yang dimulai pk. 15.30 WIB tersebut dihadiri jajaran pejabat terkait, organisasi keagamaan, pemantau pemilu, pegiat pemilu, organisasi perempuan, kepemudaan, serta Panwascam se-kabupaten Jepara.

Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko mengatakan selain sebagai simbol kesiapan kegiatan, siaga pengawasan merupakan penguatan dan sinergitas. “Aspek itu yakni aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stekeholder terkait. Penguatan hubungan antar lembaga diperlukan untuk mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang damai dan berintegritas,” ujar Suji dalam sambutan.

Sujiantoko mengajak seluruh jajaran di Kabupaten Jepara untuk menciptakan Pemilu yang damai dan berintegritas. Seluruh komponen diimbau agar turut serta dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, tambahnya

Menurutnya masyarakat juga perlu berkomitmen untuk mendukung Pemilu yang tertib, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Kecamatan Keling yang hadir pada giat tersebut, Naif Sulton mengatakan kesiapan serta kesigapannya untuk menjalankam instruksi Bawaslu Kabupaten Jepara.

"Satu komando Bawaslu, kami siap menjalankan instruksi", Tegas Naif.

Tahapan saat ini, di jajaran Bawaslu adalah mengawasi Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Masyarakat dapat mengadukan kepada pengawas Pemilu di semua tingkatan terkait daftar pemilih manakala terjadi ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran lainnya.